gentilitybase – Calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menunda vonis dalam kasus uang tutup mulut yang melibatkan dirinya dan mantan bintang porno, Stormy Daniels. Permohonan ini diajukan setelah pengadilan tingkat banding menolak permintaan Trump untuk menunda proses hukum.
Kasus ini bermula dari dugaan pembayaran uang tutup mulut yang dilakukan oleh Trump kepada Stormy Daniels menjelang pemilu presiden 2016. Daniels, yang mengklaim telah menjalin hubungan dengan Trump pada tahun 2006, menerima uang sebesar $130.000 untuk merahasiakan cerita tersebut. Trump menyangkal adanya hubungan tersebut dan menyatakan bahwa pembayaran tersebut dilakukan untuk melindungi reputasinya.
Setelah pengadilan tingkat banding menolak permintaan Trump untuk menunda proses hukum, tim hukum mantan presiden tersebut mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. Mereka berargumen bahwa vonis dalam kasus ini dapat mempengaruhi hak-hak konstitusional Trump, termasuk hak untuk pemilu yang adil dan hak untuk tidak mengalami prasangka sebelum terbukti bersalah.
“Kasus ini memiliki implikasi yang luas bagi hak-hak konstitusional klien kami, dan kami percaya bahwa Mahkamah Agung perlu meninjau kembali keputusan pengadilan tingkat banding,” kata salah satu pengacara Trump dalam pernyataan resmi.
Sementara itu, pihak Stormy Daniels menyatakan bahwa permohonan Trump ke Mahkamah Agung adalah upaya untuk menunda proses hukum dan menghindari tanggung jawab. “Ini adalah taktik yang biasa digunakan oleh mereka yang ingin menghindari keadilan,” kata pengacara Daniels.
Mahkamah Agung kini akan mempertimbangkan permohonan Trump. Jika Mahkamah Agung menyetujui permohonan tersebut, vonis dalam kasus ini akan ditunda hingga ada keputusan lebih lanjut. Namun, jika permohonan ditolak, proses hukum akan berlanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Permohonan Trump ini juga menarik perhatian karena konteks politik yang medusa88 link alternatif melibatkannya. Trump diketahui sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada pemilu 2024. Kasus ini dapat mempengaruhi citra dan kampanye politiknya jika vonis dijatuhkan sebelum pemilu.
Permohonan Trump ke Mahkamah Agung untuk menunda vonis dalam kasus uang tutup mulut menunjukkan betapa kompleksnya situasi hukum dan politik yang dihadapi mantan presiden tersebut. Keputusan Mahkamah Agung akan menjadi kunci dalam menentukan arah kasus ini selanjutnya.